Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai

PER-AN Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Developer Perumahan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok

Ano lasmana — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

ABSTRACT

This research is based on the widespread conversion of sustainable food agricultural land by housing developers in Tanah Garam sub-district, Solok City, which clearly violates the provisions of Law Number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agricultural land, from 2011 to 2022, which makes it increasingly reduction in agricultural land in Tanah Garam sub-district, Solok city. From this research the author formulated it into three forms of problem formulation, namely: (1). How is the transition of the function of sustainable food agricultural land by housing developers in terms of Law Number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agricultural land in the Tanah Garam sub-district, Solok City? (2). What are the basic considerations for the Regional Government of Solok City in granting permission to transfer the function of sustainable food agricultural land to housing developers in terms of Law Number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agricultural land in the Tanah Garam sub-district of Solok City? (3). What are the efforts of the Regional Government of Solok City to protect sustainable food agricultural land from the conversion of sustainable food agricultural land functions by housing developers in terms of Law Number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agricultural land in the Tanah Garam sub-district of Solok City? The research method that researchers apply is sociological juridical, namely a research method that focuses on collecting direct field data using the interview method. The respondents were the Related Services, namely the One-Stop Integrated Service and Investment Service, the Public Works and Public Housing Service, the Solok City Agriculture Service.

ABSTRAK

Penelitian ini didasari dari maraknya pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh developer perumahan dikelurahan Tanah Garam Kota Solok, yang jelas melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022, yang membuat semakin berkurangnya lahan pertanian dikelurahan Tanah Garam kota Solok. Dari penelitian ini penulis rumuskan kedalam tiga bentuk rumusan masalah yaitu: (1). Bagaimana peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh developer perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikelurahan Tanah Garam Kota Solok? (2). Apa dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Solok dalam meberikan izin peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada developer perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikelurahan Tanah Garam Kota Solok? (3). Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kota Solok dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh developer perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikelurahan Tanah Garam Kota Solok? Metode penelitian yang peneliti terapkan adalah yuridis sosiologis yaitu metode penelitian yang bertitik fokus pada pengumpulan data langsung kelapangan dengan metode wawancara. Yang menjadi responden adalah Dinas Terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian Kota Solok.

pelaksanaan, pemungutan pajak, s Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Sijunjung

ZAM ZAMI FURQAN FURQAN — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

ABSTRACT

This research is motivated because the process of collecting swallow's nest tax in Sijunjung Regency has not been in accordance with what is regulated in Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Amendments to Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Regional Tax in Sijunjung Regency. That this swallow's nest tax is one type of tax that should be registered, reported, and paid by the taxpayers themselves. However, what happens in the field is because of the lack of awareness from these swallow's nest taxpayers, so that none of the taxpayers register, report, and pay their bird's nest tax. So that the apparatus from the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) must collect swallow's nest tax to the taxpayer's place directly. The inhibiting factor in collecting swallow's nest tax in Sijunjung Regency is due to the low awareness of swallow's nest taxpayers to report and pay their bird's nest tax, as well as the lack of staff from the regional Finance and Assets Agency (BKAD) to supervise and collect swallow's nest tax.

Keywords: implementation, tax collection, swallow's nest

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi karena proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan yang di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet tidak pernah mencapai target setiap tahun nya. Bahwa pajak sarang burung walet ini merupakan salah satu jenis pajak yang seharusnya di daftarkan, di laporkan, dan di bayarkan sendiri oleh para wajib pajak nya. Namun yang terjadi di lapangan karena kurang nya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet ini, sehingga tidak ada dari pada wajib pajak yang mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya. Faktor penghambat di dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, karena rendahnya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet untuk melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya, serta kurangnya jumlah staff dari dinas badan keuangan dan aset daerah ( BKAD) untuk melakukan pengawasan serta penagihan pajak sarang burung walet.

Kata kunci : pelaksanaan, pemungutan pajak, sarang burung walet

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Polresta Padang

Nur Fajri, rifqi devi lawra, eri arianto — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya terjadi kasus tindak pidana Pengunaan Senjata Tajam oleh Anak dalam melakukan aksi tawuran pada wilayah hukum Polresta Padang, tentu apa yang mereka lakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata tajam, karena yang menjadi pelaku tindak pidana adalah seorang anak maka tentu penegakan hukumnya juga berbeda dari orang dewasa pada umumnya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di polresta padang dan apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau azas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khusunya peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Homestay Kota Solok Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Solok

vicky sofyan sauri, Aermadepa, Yulfa Mulyeni — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 poin ke (10) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Metode penelitian yang digunakan penulis ialah Yuridis Empiris yaitu dengan cara mewawancarai pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok dan pihak Pelaku Usaha Homestay di Kota Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Homestay di Kota Solok belum terlaksana akan tetapi telah dilakukan Upaya Pelaksanaan Pemungutan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Akan tetapi pelaku usaha Homestay menolak dan merasa keberatan terhadap pemungutan pajak kepada mereka dikarenakan adanya benturan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh kementrian pariwisata yang menggolongkan Usaha Homestay sebagai suatu Usaha Mikro Menengah Kebawah (UMKM) sehingga dikenakan pajak hanya sebesar 0,5% sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah ditetapkan bahwa Homestay termasuk kepada bagian Pajak Hotel dan dapat dikenakan Pajak sebesar 10 %. Serta dikarenakan Homestay di Kota Solok tidak lagi memenuhi unsur atau syarat sebagai sebuah Homestay sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Repubik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata maka terjadi perselisihan antara Badan Keuangan Daerah Kota Solok selaku penanggung jawab terkait penetapan serta pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan Pelaku Usaha Homestay di Kota Solok.

Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak Oleh Bupati Kabupaten Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anita Viona, Yulfa Mulyeni, yulia nizwana — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal pemberhentian Kepala Desa atau Wali Nagari yang melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Dalam Pasal 30 kemudian menyatakan yakni, ayat(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dan ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kenyataan yang terjadi pada pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 30 tersebut tidak terjadi. Pada saat teguran tertulis tidak dilaksanakan tidak diberi sanksi pemberhentian sementara dan saat seharusnya dilakukan pemberhentian sementara yang terjadi justru pemberhentian secara permanen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Untuk mengetahui pelaksanaan pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum dengan pendekatan Doktrinal/Normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, guna Untuk mengetahui pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Sawahlunto

Charla Ega Widyawati, Rifqi Devi Lawra, yulia nizwana — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Proses Administrasi dan Persidangan perkara pidana sebelumnya dilaksanakan secara langsung di kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto. Namun, sejak menyebarnya wabah Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dikarenakan adanya peraturan terkait phisical distancing atau sering disebut pembatasan fisik, mempengaruhi pada pelaksanaan persidangan diruang Sidang Pengadilan Negeri Sawahlunto. Selain itu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sawahlunto, sehingga hal ini terjadi penundaan perkara atau penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto akibat pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto dan Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/ empiris yaitu suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khusunya tentang implementasi peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik . Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, studi dokumen dan observasi. Analisis data yang digunakan yaitu Editing dan coding

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Ella Siska, rifqi devi lawra, eri arianto — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

Informasi mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat. Tetapi masih saja ada keluhan terutama dari peserta BPJS kesehatan yang melakukan keluhan terhadap pelayanan kesehatan. Bila keluhan mereka tidak diselesaikan,penting adanya perlindungan hukum bagi peserta BPJS agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam implementasinya belum berjalan cukup baik, karena masih ada peserta BPJS Kesehatan mengalami keluhan saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan 3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan BPJS Kesehatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pesrta BPJS Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang konsepnya prilaku nyata dalam bermasyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode penggumpulan data yaitu wawancara, dimana penulis melakukan wawancara dengan bagian SDM umum dan komunikasi serta dengan bagian unit penanganan pengaduan peserta (UP3). Selain wawancara penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan implementasi. Perlindungan hukum pada peserta BPJS bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum kepada peserta BPJS sehingga pelayanan dapat meningkat demi kepuasan dan kenyamanan pasien peserta BPJS. Perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif yaitu dengan memberikan informasi mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban peserta, dan perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi sengketa yaitu dimana BPJS berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara antara peserta BPJS dengan Rumah Sakit. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum adalah kurangnya informasi yang diberikan pihak BPJS Kesehatan, keuangan, kurangnya pengetahuan peserta BPJS kesehatan terhadap prosedur dan mekanisme pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan, dan kesalahan input data. Adapun upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah menempatkan tenaga kerjanya disetiap rumah sakit yang menjadi mitra dalam mendapatkan pengaduan atau keluhan dari peserta, menyiapkan leaflet, dan media informasi tentang hak dan kewajibaan.

Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Danau Singkarak

Eki Saputra Nugraha, Aermadepa, yulia nizwana — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak Pasal 19 ayat (1) Pengawasan terhadap penggunaan API dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan pada ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan terhadap penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pemasaran Ikan, pengolahan Ikan serta perlindungan dan pelestarian habitat Ikan dan lingkungan. Akan tetapi kenyataannya pada saat sekarang ini masih banyak kegiatan masyarakat sekitaran danau singkarak yang tidak perduli terhadap dampak buruk Keramba Jaring Apung mereka jika pengelolaannya tidak baik yang mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian populasi ikan bilih (mystacoleucus padangensis).tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Keramba Jaring Apung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak dan Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan dengan cara mewawancarai pihak Pengawas Perikanan, Pembudidaya Keramba Jaring Apung dan Masyarakat sekitaran Danau Singkarak.

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika 2020-2024 Di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Solok

Tito Robet Pangabean, Aermadepa, Yulfa Mulyeni — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

ABSTRACT

The Office of the Ministry of Home Affairs and Politics (Kesbangpol) is one of the Regional Apparatus Organizations (OPD) that implements the activities of Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking and Precursors (P4GN and PN). However, to what extent has Kesbangpol implemented its duties based on Presidential Instruction No. 2 of 2020 on P4GN and PN? The research method used is socio-legal. The formulation of the problem is as follows: 1. Implementation of Presidential Instruction No. 2 of 2020 on the RAN P4GN at the Kesbangpol Office of Solok City. 2. Constraints in the implementation of the implementation of Presidential Instruction No. 2 of 2020 on the RAN P4GN at the Kesbangpol Office of Solok City. 3. Efforts made to overcome constraints on the implementation of Presidential Instruction No. 2 of 2020 on the RAN P4GN and PN at the Kesbangpol Office of Solok City.The research results are as follows:The implementation of Presidential Instruction No. 2 of 2020 on the RAN P4GN and PN 2020-2024 at the Kesbangpol Office of Solok City has not been optimal because urine tests for employees of the Kesbangpol Office of Solok City have not been carried out.

Keywords: Presidential Instructions, Drugs, Drug Precursors

ABSTRAK

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN). Namun, sejauh apa Kantor Kesbangpol telah melaksanakan tugasnya tersebut berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN dan PN. Metode penenelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Rumusan masalah: 1. Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. 2. Kendala dalam penerapan Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap Implemetasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN dan PN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. Hasil penelitian yaitu: Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN dan PN 2020-2024 di Kantor Kesbangpol Kota Solok belum optimal karena belum terlaksananya tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok.

Kata kunci : Insruksi Presiden, Narkotika, Prekursor Narkotika

Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Pada Koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al-Furqan Kota Solok

Siska Oktavia, yulia nizwana, yulfa mulyeni — Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0800

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan pebuatan hukum tertentu. Pada Pasal 21 KHES dijelaskan bahwa salah satu asas akad adalah asas amanah/menepati janji yang mana para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Meskipun demikian masih ada yang melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap akad seperti yang terjadi pada perjanjian pembiayaan di koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok yang memiliki 140 Orang anggota, dan ada 10 orang debitur atau anggota yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan pada Koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok dan Untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan pada Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Empiris Sosiologis, penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, terutama tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan di Koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok.