Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai

The Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Koto Baru (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr) Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Koto Baru (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr)

Shilva Nitra shilva — 2024-10-15

Pengadilan Negeri Koto Baru menangani 93 kasus sengketa tanah secara mediasi dan hanya 3 kasus yang berhasil diselesaikan secara mediasi yaitu pada tahun 2022. Salah satunya Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr) yang diselesaikan dengan cara mediasi. Pada perkara ini pihak penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah orang tuanya yang dipakai oleh pihak tergugat. Pengugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum, dimana penggugat merupakan adik dari tergugat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr?, 2) Bagaimana peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr?. Untuk membahas masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian 1) Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam akta perdamaian nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr yaitu: Mengajukan gugatan ke pengadilan, selanjutnya ketua sidang menujuk hakim mediator. Hakim mediator meneliti dan memeriksa surat-surat dari penggugat dan tergugat, dari keterangan ditemukan bahwa tanah itu sudah dimiliki oleh tergugat, hakim menyarankan agar para pihak melakukan perdamaian. Mediasi mencapai kesepakatan dan dikeluarkan akta perdamaian Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr. 2) Adapun peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr yaitu sebagai pihak penegah dan netral dalam proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

THE EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA E-TILANG BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA E-TILANG BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

ASWINDA AKBAR — 2024-10-22

ETLE-Based E-Ticket is a modernization of the police in prosecuting traffic violations using surveillance cameras where the results of the electronic recording are used as evidence of fines for traffic violators. ETLE-based e-Ticket is specifically regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The problem in this thesis is the effectiveness of applying ETLE-based fines to traffic violators by the Padang Police and the obstacles in implementing ETLE-based E-tickets to traffic violators by the Padang Police as well as the efforts made by the Padang Police to implement E-Ticket fines. ETLE-based ticketing is effective. In answering the problems in this thesis, the researcher used sociological juridical research methods by conducting interviews with the Padang Police Traffic Unit. Apart from conducting interviews, the researcher also conducted document studies using primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research conducted by researchers, namely the effectiveness of applying E-Ticket fines based on ETLE to traffic violators in the jurisdiction of the Padang Police by the Padang Police Traffic Unit (Satlantas) is not effective in suppressing traffic violators. The obstacles faced in implementing E-Ticket fines based on ETLE are 2 obstacles, namely juridical obstacles such as problems identifying violators, obstacles in applying fine sanctions, challenges in socialization and education, technical obstacles such as limited infrastructure, obstacles in data processing, connection and integration problems. system constraints in data storage and security. Efforts made by the police to ensure that the implementation of E-Ticket fines based on ETLE is effective is by providing additional sanctions for violators, namely the removal of vehicle registration.

The Penertiban Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Wilayah Polres Solok Arosuka Skripsi

Muhammad Fauzan Purnama — 2024-10-15

Conducted control by Solok Arosuka Police Investigators, many retail traders were still selling cigarettes without customs duty. Of course, what happened could violate the provisions regarding excisable goods as regulated in Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise. The problem in this research is what are the actions of the Solok Arosuka Police in controlling the sale of cigarettes without customs duty in Solok Regency? and what are the obstacles to the Solok Arosuka Police in carrying out control over cigarettes without customs duties in Solok Regency? The research method used by the researcher, namely sociological juridical, is a legal research method which functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The data collection technique used by the researcher is by interviewing members of unit 3 of the Solok Arosuka Police Criminal Investigation Unit, in addition to with interviews, researchers also used primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research, the actions carried out by the Solok Arosuka Police in controlling the sale of cigarettes without customs duty in Solok Regency are preventive and repressive actions. The obstacles led by the Solok Arosuka Police in controlling the sale of cigarettes without duty in Solok Regency are the location of the area which is quite large, the lack of awareness of illegal cigarettes, and the lack of supervision and public action carried out by the authorities related to regulations against illegal cigarettes.

the Penyelesaian Sengketa Sako Di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok ( Studi Kasus Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 )

Aisyah fardi Fardi — 2024-10-15

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Sikarah Kota Solok berwenang menyelesaiakan sengketa sako, salah satunya Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023. Pada perkara ini pihak Penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah waris sah dari sako Dt. Putiah Manti Adat Suku Kutie Anyie Nan Balimo Nagari Solok. Sedangkan sako tersebut telah dipakai oleh pihak Tergugat. Perkara ini menarik untuk diteliti karena walaupun sako yang disengketakan telah dipakai tetapi Penggugat tetap melayangkan gugatan terhadap kepemilikan sako tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses dan peran KAN dalam sengketa sako diatas. Untuk membahas masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu meneliti hukum bekerja di masyarakat. Data diperoleh adalah data primer dan sekunder, didapat dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara langsung ke pihak bidang sako jo pusako di KAN Lubuk Sikarah Kota Solok dan study dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyelesaian sengketa sako di KAN Lubuk Sikarah Kota Solok dalam sengketa diatas dilakukan secara bajanjang naiak batanggo turun. sengketa ini di daftarkan pada tanggal 23 November 2022, dilakukan mediasi awal untuk menyelesaikan sengketa di Suku, ternyata tidak selesai dan lanjut penyelesaian melalui persidangan di KAN Lubuk Sikarah Kota Solok. Adapun peran KAN lubuk Sikarah Kota solok dalam penyelesaian sengketa sako diatas adalah sebagai mediator dan hakim peradilan adat.

Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Erna Endang Lestari — 2024-10-15

ABSTRACT

The development of advances in internet technology not only has a positive impact but also has a negative impact, namely triggering various forms of crime in the cyber environment, such as the crime of cyberbullying. From the results of data collection in the form of a study of the document Decision Number 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr, the author found that law enforcement and the imposition of criminal decisions have disparities with those regulated in the criminal provisions in Article 45B of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments Based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The writing method used is normative juridical writing. Based on the results of the research and discussion, the author considers that in this case the public prosecutor charged the defendant Etril Kanpay with a single charge, in which the defendant's actions met the provisions in the formulation of Article 45B in conjunction with Article 29 of the ITE Law, so that the material criminal law provisions were in accordance. The imposition of a criminal decision on the perpetrator of the criminal act of cyberbullying is appropriate and the author agrees because the imposition of this decision is an effort to realize legal certainty, justice and legal benefits for both the perpetrator, victim and society as a whole, so as not to cause stigma. negative which leads to opinion in society that justice does not exist in law enforcement in Indonesia.

Keywords: cyber bullying, criminal acts, criminal decisions

The TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID.SUS-TPK/2020 PN PDG TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID.SUS-TPK/2020 PN PDG

Miftahul Khoiriyah — 2024-10-22

Abstrak

Dalam kasus proses perkara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, kasus korupsi dilakukan oleh terdakwa T telah terkait kasus penyelewengan dana desa sebesar Rp 553.127.113 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Tindak Pidana Dana Desa Terhadap Putusan PN Padang Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pedekatan peraturan Perundang-Undangan artinya bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana korupsi dana desa terhadap putusan PN Padang Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg.Dalam hal ini penulis melakukan penelitian cara studi dokumen, putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg.

Abstract

In the case of criminal proceedings in cases of criminal acts of corruption in Article 2 paragraph 1 in conjunction with Article 18 paragraph 2 and paragraph 3 of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code, the corruption case carried out by defendant T was related to the case of misappropriation of village funds amounting to Rp. 553,127,113 (five hundred fifty-three million one hundred twenty-seven thousand one hundred thirteen rupiah) . The purpose of this research is to find out the basis for the judge's considerations in handing down the Village Fund Crime against the Padang District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg and to find out what the Juridical Review of the Village Fund Corruption Crime is against the District Court Decision Number 11/Pid .Sus-Tpk/2020/PN Pdg. The research method used is the normative juridical research method, namely using the approach method in this research which is the statutory regulations approach, meaning how the juridical review of criminal acts of corruption in village funds is regarding the Padang District Court decision Number 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg. In this case the author conducte research based on the judge's decision in handing down the law regarding the defendant and based on a juridical review of the PN decision number 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg.

The Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok

Yumelia Rati Andriani Yumel — 2024-10-13

Perdagangan terhadap satwa yang dilindungi seperti salah satu kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok?, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok?. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian 1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok adalah dengan dijatuhi putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Slk berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 2) Perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan larangan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, larangan yang dilanggar dalam ketentuan tersebut dikenakan pidana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dalam perkara perdagangan satwa yang dilindungi di Nagari Aripan terhadap terdakwa telah dijatuhi hukuman dan terhadap satwa yang dilindungi telah dikembalikan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepaskan ke habitatnya kembali.

The Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension Dan Over Load) Oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih SKRIPSI

JORDI KURNIA — 2024-10-22

For violations of motorized vehicles with excessive dimensions and carrying capacity (Overdimensional and Overloading) Law Enforcement has been carried out by the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit in the form of imposing sanctions on motorized vehicle drivers with excessive dimensions and carrying capacity. The formulation of the problem in this research is 1. How is the law enforced against motor vehicles with excessive dimensions and carrying capacity (over dimensions and over load) by the Lubuk Selasih Motor Vehicle Weighing Implementation Unit? 2. What obstacles does the Lubuk Selasih Motor Vehicle Weighing Implementation Unit face in taking legal action against motor vehicles with excessive dimensions and carrying capacity? The type of research used by researchers to research is empirical legal research. Based on the results of research and discussions, researchers found that for violations of motorized vehicles with excessive dimensions and carrying capacity, law enforcement has been carried out by the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit in the form of imposing sanctions on motorized vehicle drivers with excessive dimensions and carrying capacity, which in this case is an enforcement process. The laws include inspection of goods transporting vehicles, determining tolerance limits for goods transporting vehicles and imposing sanctions on goods transporting vehicles that exceed dimensions and carrying capacity. Action will be taken in the form of fines against vehicles that violate the goods transport tolerance limits. The Lubuk Selasih Motor Vehicle Weighing Implementation Unit in carrying out its role in supervising goods transport vehicles is not free from obstacles that arise which then become obstacles in the exercise of its authority in supervising goods transport loads

the Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah Diwilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah Diwilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok

FERDY ICHSAN RAMADHAN — 2024-10-15

So many children experience crime in their lives. One form of crime that often occurs against children, even the most worrying one, is the crime of child rape, which originates from someone close to them who is still related to the child by blood. Based on the results of the author's research at the Solok Arosuka Resort Police, in this case PPA investigators handled a case of rape by an older brother against a younger sister, which the police described as rape of a child in a blood family. The formulation of the problem in this research is 1. What is the process of investigating the crime of rape against children within the consanguineous family in the jurisdiction of the Solok Arosuka Police at LP/132/VI/2022/SPKT-Solok Police? 2. What are the obstacles faced in the process of investigating the crime of rape against children within the consanguineous family in the legal area of the Solok Arosuka Police at LP/132/VI/2022/SPKT-Solok Police? The research method used is empirical legal research. Based on the results of the research and discussion, the researcher found that the process of investigating the crime of child rape within the blood family is described as follows: Receiving an Incident Report, holding a Case, Carrying out a Visum et Repertum, Examination of Witnesses, Arrest and Detention of the Suspect, Examination by Solok Arosuka Police PPA Investigators, Submission of Case Files to the Solok District Prosecutor's Office. The obstacles faced by investigators in the process of investigating criminal acts of rape in Blood Families consist of juridical and non-juridical obstacles

the barang, aset dan pengurus barang PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

SHERLY CECELIA — 2024-10-15

This research was motivated by the implementation of the elimination of regional property for items that were not found at the Solok City Regional Secretariat, which is a phenomenon for which there is no regulation in the Solok City Regional Regulations. The items that were not found are related to the administration carried out by the goods management of the Solok City Regional Secretariat. The formulation of the problem discussed in this research is how to implement the process of eliminating regional property for items that are not found in the General Section of the Solok City Regional Secretariat and what are the obstacles to eliminating regional property for items that are not found in the General Section of the Solok City Regional Secretariat. This research is included in sociological juridical legal research, the type of research used in this research is field research. Field research is research carried out intensively, in detail and in depth on certain objects which requires a comprehensive and thorough analysis. Apart from using field research, researchers also conducted research supported by literature review. Meanwhile, data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation methods. Based on the research that has been carried out, the results can be obtained that the removal of Regional Property of Goods Not Found by the General Section of the Solok City Regional Secretariat has not been carried out in accordance with Minister of Finance Regulation Number 83/PMK.06/2016 of 2016. The obstacle is that there are no Regional Regulations regarding the unfound regional property. The main obstacles that hinder this are incomplete documents and the lack of clarity regarding the physical items proposed to be written off as items not found, lack of human resources in understanding the technicalities of deletion. So asset management activities at the Solok City Regional Secretariat, which is managed under the General Department, have many problems in administering the assets themselves, this is because asset management is not only at the Regional Secretariat but at official residences and positions which are beyond the reach of the asset manager, in this case as Property Manager.