The TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID.SUS-TPK/2020 PN PDG TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID.SUS-TPK/2020 PN PDG
Tindak Pidana Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.36665/sarmada.v9i2.561Keywords:
Pidana, Korupsi, Dana DesaAbstract
Abstrak
Dalam kasus proses perkara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, kasus korupsi dilakukan oleh terdakwa T telah terkait kasus penyelewengan dana desa sebesar Rp 553.127.113 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Tindak Pidana Dana Desa Terhadap Putusan PN Padang Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pedekatan peraturan Perundang-Undangan artinya bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana korupsi dana desa terhadap putusan PN Padang Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg.Dalam hal ini penulis melakukan penelitian cara studi dokumen, putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg.
Abstract
In the case of criminal proceedings in cases of criminal acts of corruption in Article 2 paragraph 1 in conjunction with Article 18 paragraph 2 and paragraph 3 of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code, the corruption case carried out by defendant T was related to the case of misappropriation of village funds amounting to Rp. 553,127,113 (five hundred fifty-three million one hundred twenty-seven thousand one hundred thirteen rupiah) . The purpose of this research is to find out the basis for the judge's considerations in handing down the Village Fund Crime against the Padang District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg and to find out what the Juridical Review of the Village Fund Corruption Crime is against the District Court Decision Number 11/Pid .Sus-Tpk/2020/PN Pdg. The research method used is the normative juridical research method, namely using the approach method in this research which is the statutory regulations approach, meaning how the juridical review of criminal acts of corruption in village funds is regarding the Padang District Court decision Number 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg. In this case the author conducte research based on the judge's decision in handing down the law regarding the defendant and based on a juridical review of the PN decision number 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg.
References
DAFTAR PUSTKA
Chabib soleh- Heru Rochansjah, (2014). Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: Fokus Media
I Gusti Ketut Ariawan (2015). Buku Ajaran Tindak Pidana Korupsi, Bali:Universitas Ubayana
Muhamim (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Press
Nasrullah (2019), Buku Pintar Dana Desa- Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat,Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Pujiyono(2017), Tindak Pidana Korupsi, Tenggerang Selatan: Universitas Terbuka
Rusli Muhammad (2007), Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Sri Mulyani Indrawati (2017), Buku Saku Dana Desa-Dana Desa Demi Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: Mentri Keuangan
Sri Wahyuni dan Darmawan Suriyanto (2018), Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: Mentri Keuangan
Suyanto (2018), Hukum Acara Pidana, Sidoarjo: Zifatma Jawara
Suyanto (2018), Penghantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish
Suharrizal (2012), Tindak Pidana Korupsi, Medan: Universitas Medan Area
Tolib Efendi (2019), Buku Ajaran Pemberantasan Tindak Korupsi, Surabaya: Pustaka
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Johari(2020), Kebeneran Materil dalam Kajian Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Reusum Vol. VIII. No 2,Diakses pada tanggal 05 September 2020 pukul 12.39
Olga A. Pangkerego dan Christine S. Tooy, Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. IX/NO.4/Okt-Des/2020
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c4c7ad2385b2d5b0e81c916bad018.htm. putusan pengadilan negeri padang Nomor 11/Pid.Sus TPK/2020/PN.Pdg
