Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak Oleh Bupati Kabupaten Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal pemberhentian Kepala Desa atau Wali Nagari yang melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Dalam Pasal 30 kemudian menyatakan yakni, ayat(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dan ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kenyataan yang terjadi pada pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 30 tersebut tidak terjadi. Pada saat teguran tertulis tidak dilaksanakan tidak diberi sanksi  pemberhentian sementara dan saat seharusnya dilakukan pemberhentian sementara yang terjadi justru pemberhentian secara permanen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa dan Untuk mengetahui pelaksanaan pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum dengan pendekatan Doktrinal/Normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, guna Untuk mengetahui pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa.